Hal Yang Menghambat Perkembangan Sistem Pendidikan Indonesia Yang Bobrok dan Ketidakmerataan
Meskipun telah banyak upaya yang dikerjakan untuk memperbaikinya, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa ketidakmerataan masih ada di mana-mana. Tulisan saya ini akan mengkaji sebagian aspek yang membuktikan bobroknya proses dan sistem pendidikan di Indonesia serta dampaknya pada masyarakat.
Ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia terlampau mencolok pada area perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar, fasilitas pendidikan biasanya lebih lengkap dan modern.
Sementara itu, di area pedesaan, banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas dasar layaknya ruang kelas yang layak, buku pelajaran, dan alat peraga. Hal ini membuat mutu pendidikan di pedesaan jauh tertinggal dibandingkan bersama dengan di perkotaan.
Kurangnya Tenaga Pengajar
Selain itu, kasus distribusi tenaga pengajar yang tidak merata termasuk menjadi sorotan. Banyak guru yang lebih menentukan mengajar di kota-kota besar dikarenakan beragam alasan, layaknya fasilitas yang lebih baik dan kesempatan karier yang lebih menjanjikan.
Akibatnya, banyak sekolah di area terpencil yang kekurangan guru yang kompeten. Bahkan, ada sekolah yang perlu ditutup dikarenakan tidak ada guru yang bersedia mengajar di sana.
Ketidakmerataan ini termasuk keluar pada mutu pendidikan yang diterima oleh siswa. Di sekolah-sekolah unggulan di kota, siswa memperoleh pendidikan yang lebih baik bersama dengan kurikulum yang lengkap dan bimbingan intensif.
Sebaliknya, di sekolah-sekolah di area terpencil, kurikulum kerap kali tidak diterapkan bersama dengan baik dikarenakan kurangnya fasilitas dan prasarana. Akibatnya, mutu lulusan dari area terpencil jauh tertinggal dibandingkan bersama dengan lulusan dari sekolah-sekolah unggulan di kota.
Biaya Pendidikan Tinggi
Lebih lanjut, ongkos pendidikan yang tinggi termasuk menjadi halangan besar bagi banyak anak di Indonesia. Meskipun pendidikan dasar dijanjikan gratis oleh pemerintah, kenyataannya banyak sekolah yang masih membebankan ongkos tambahan kepada siswa.
Biaya ini meliputi duwit buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler. Bagi keluarga bersama dengan ekonomi lemah, biaya-biaya ini terlampau memberatkan dan kerap kali membuat anak-anak mereka perlu putus sekolah.
Selain itu, kita dapat melihat misal nyata bersama dengan mengerti bagaimana sebagian saat yang lalu mahasiswa dibikin resah oleh kebijakan meningkatnya Uang Kuliah Tunggal (UKT), hal ini menjadi bukti kongkret bahwa tidak benar satu yang menghapus idaman anak bangsa adalah ongkos pendidikan yang tinggi.
Sistem pendidikan yang birokratis dan tidak cukup fleksibel termasuk berkontribusi pada bobroknya pendidikan di Indonesia. Banyak kebijakan pendidikan yang tidak efektif dan sulit diimplementasikan di lapangan.
Selain itu, kurikulum yang kerap berubah-ubah membuat guru dan siswa ada masalah untuk menyesuaikan diri. Akibatnya, proses belajar-mengajar menjadi tidak optimal dan tidak sesuai bersama dengan keperluan zaman.
Korupsi di Lembaga Pendidikan
Korupsi di sektor pendidikan termasuk memperparah keadaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan menambah kesejahteraan guru kerap kali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, program-program perbaikan pendidikan tidak berjalan bersama dengan seharusnya dan mutu pendidikan senantiasa rendah.
Ketidakmerataan pendidikan termasuk berdampak pada rendahnya mutu sumber daya manusia di Indonesia. Anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan yang layak akan ada masalah berkompetisi di dunia kerja.
Hal ini berujung pada tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Padahal, pendidikan yang baik seharusnya dapat menambah mutu hidup dan mengakses kesempatan untuk era depan yang lebih baik.
Baca Juga : Gubernur Kalsel Bangga HPN 2025 Dapat Terlaksana Dengan Lancar
Untuk mengatasi masalah-masalah ini, dibutuhkan upaya bersama dengan dari beragam pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah perlu menegaskan bahwa anggaran pendidikan digunakan bersama dengan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru dan pemerataan distribusi tenaga pengajar termasuk perlu menjadi prioritas. Di segi lain, penduduk dan sektor swasta dapat berperan bersama dengan menambahkan dukungan melalui program-program beasiswa dan pembangunan fasilitas pendidikan.
Sebagai penutup, proses pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang menahan pemerataan https://canteenasian.com/ dan mutu pendidikan. Ketidakmerataan akses, distribusi tenaga pengajar, ongkos pendidikan yang tinggi, birokrasi, dan korupsi adalah sebagian kasus utama yang perlu segera diatasi.
Dengan kerjasama dan komitmen dari seluruh pihak, diinginkan proses pendidikan di Indonesia dapat mengalami perbaikan penting supaya seluruh anak dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
Gubernur Kalsel Bangga HPN 2025 Dapat Terlaksana Dengan Lancar
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan bangga kembali menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, dalam acara pembukaan, Gubernur Kalsel, H Muhidin lewat Plh. Sekretaris Daerah, Muhammad Syarifuddin memberi tahu rasa bangga dan kehormatan atas kepercayaan yang diberi kepada Kalsel sebagai tuan rumah untuk kedua kalinya dalam lima tahun terakhir.
“Atas nama Pemprov Kalsel, kami mengucapkan selamat datang kepada pimpinan braxtonatlakenorman.com institusi tinggi negara, pejabat kementerian Kabinet Merah Putih, para gubernur, bupati, wali kota, jajaran TNI-Polri, para pengusaha, tokoh pers, pimpinan media, serta segala peserta HPN 2025,” ujar Syarifuddin, di kawasan kantor gubernur, Banjarbaru, Pekan (9/2/2025).
Beliau juga menegaskan bahwa Kalsel selalu bersepakat dalam mendorong perkembangan dunia pers, hal ini dibeberkan dengan keberhasilan Kalsel meraih peringkat pertama dalam Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dengan nilai 80,81.
Baca Juga : Kejogja Kalsel Bangga Dapat Kujungan Dari DPRD DIY
Selain itu, Kalsel juga telah dua kali menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas), ialah pada tahun 2013 dan 2025, serta memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Sinergi antara pemerintah tempat dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sentra dan PWI Kalsel diharapkan cakap menghadirkan penyelenggaraan HPN yang berkualitas dan bermakna, Pers juga memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi, menyebarkan kabar yang jitu, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan,” tambahnya.
Dalam kans ini, Syarifuddin juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas penganugerahan Pena Emas dari PWI, Dia menceritakan penghargaan ini bukan cuma untuk pribadi (gubernur), tapi juga untuk segala jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel yang terus bersepakat dalam mendorong kebebasan pers secara berkelanjutan.
Selain menghadiri rangkaian dan puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Kalsel, DPTD DIY dan PWI DIY juga menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan Kempalan Keluarga Jogja (Kejogja) Kalsel di Pendopo Budaya Banjarbaru, Pekan (9/2/2025).
Hadir segera di rombongan hal yang demikian, Budi Waljiman, SH, MH (Wakil Ketua DPRD DIY), Umaruddin Masdar, S.Ag (Wakil Ketua DPRD DIY), Hifni Muhammad Nasikh, SE, MBA (Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY).
Dari rombongan PWI ada Drs H Hudono SH (Ketua PWI DIY), Drs Swasto Dayanto (Sekretaris PWI DIY), Primaswolo Sudjono SPt (Ketua Dewan Kehormatan PWI DIY), Drs Widyo Suprayogi (Ketua SIWO PWI DIY), Drs Sihono HT MSi (Direktur Pers Pancasila), Hj Sri Suryawidati (Ketua IKWI DIY), Yulia Puspitasari (Sekretaris IKWI DIY), Nonon Diah Setyowati (Anggota IKWI DIY) serta Imas Juharyani (Anggota IKWI DIY).